Pengamat Pembangunan Dari Universitas Muhammaddiah Aceh

WTP Tidak Menjanjikan Perekonomian Rakyat Bisa Terjamin

  

Banda Aceh - SZAN,….

Menanggapi perolehan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dinilai oleh BPK RI kepada Badan Pengusahaan dan Perdagangan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dari Menteri Keuangan atas laporan keuangannya, telah membuat pihak manajemen lembaga bisnis itu bangga dan rasa cepat puas diri, akhirnya mendapat kritik dari akademisi. 

Dr Taufiq Abdul Rahim, seorang akademisi sekaligus pengamat ekonomi dan pembangunan Universitas Unmuha Banda Aceh, mengkritik atas apa yang didapatdan diperoleh oleh BPKS pada laporan keuangannya di tahun 2020. 

Penghargaan yang didapat BPKS berupa WTP, membuat para elite BPKS bangga dan jumawa seolah-olah mereka sukses luar biasa, demikian pendapat beberapa media pada pemberitaannya. Hal ini menjadikan masyarakat pun bertanya-tanya. Mereka (elite BPKS) butuh WTP atau dampak ekonomi terhadap daerah, ungkap Taufiq A Rahim, Minggu (19/07/2020). 

Dikatakannya secara tegas bahwa, sungguh sangat disayangkan sejak tahun 2000 s/d tahun 2019 (20 tahun), BPKS hadir sesungguhnya progres yang dilakukan tidak lebih hanya menghamburkan anggaran, untuk pengembangan infrastruktur saja, tanpa ada aktivitas pelabuhan dan perdagangan.

Seharusnya kegiatan pembangunan infrastruktur dan proyek selama 20 tahun, dapat  menghasilkan dan memberikan dampak ekonomi melalui aktivitas kepelabuhanan dan perdagangan. Namun bongkar muat kepelabuhanan saja sangat minim atau bisa dikatakan tidak ada karena para Buruh TKBM menjadi pengangguran di lokasi Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, riskan sekali, tukas Taufik A Rahim. 

Dengan telah lamanya BPKhadir di Kota Sabang, semestinya bisa memberikan dampak  pengaruh bagi peningkatan pekonomia Aceh, khususnya Kota Sabang. Penilaian seperti ibarat menggunakan "kaca mata kuda" hanya menoleh kedepan tanpa melihat kanan kiri. Dan sama sekali tidak memperhatikan dan berpengaruh signifikan atau secara simultan terhadap perekonomian. Padahal yang diharapkan BPKS menjadi pendorong, pemacu, ekonomi daerah.

Kawasan ini juga diharapkan menjadi stimulus perekonomian dan pembangunan. Jadi yang diharapkan rakyat bukanlah berharap WTP. Anggaran yang dikeluarkan sama sekali tidak dirasakan atau bermanfaat bagi ekonomi dan pembangunan Aceh, papar Taufik. 

Sehingga penilaian WTP ini, seperti aneh dan lucu saja, penyajian yang diperlihatkan kepada rakyat dalam pemberitaan,seolah-olah BPKS telah berhasil membangun Kawasan Free Port dan siap memakmurkan rakyat dengan perolehan WTP. Padahal pemanfaatan pengelolaan manajemen dan keuangan BPKS, sama sekali tidak dipahami dan dimengerti oleh rakyat Aceh. Karena kalau semua sudah bagus, kenapa dampak ekonominya sama sekali tidak ada 

Belum lagi kenyataan permasalahan sumber daya manusia (SDM) dan pengelola manajemen yang “ amburadul “ dengan " bongkar pasang " pejabat,  karena tidak cocok dengan Ketua Dewan Kawasan dan Ketua Dewan Pengawas. Hal seperti itu katanya pernah terjadi, pejabat BPKS kerap dengan mudah diganti karena ada kepentingn politik dan ekonomi, tutur Taufik Abdul Rahim.

Ditambahkannya, Padahal operasional manajemen BPKS diharapkan dapat lebih professiona. Namun fakta yang didapat, manajemen tidak mampu menerapkan dalam praktik pengelolaan, baik oleh kepala maupun deputi, sehingga prinsip manajemen modern dan profesional diabaikan. 

Akibatnya, anggaran yang dikeluarkan atau maupun digelontorkan yang berasal dari rakyat seperti sia-sia. Karena penggunaan anggaran hanya sekedar memenuhi standar peruntukan, tapi sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sabang maupun Aceh, tukas Taufik. 

Penyajian Semu Bagi Rakyat

Dr Taufik Abdul Rahim SE M.Si menyatakan, Jika ada alternatif agar pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Kota Sabang. Menurut Taufiq A Rahim, dikhawatirkan menjadi beban berat dan kapasitas, kompetensi serta kualitas personal manajemennya juga berat mengatasi kerja BPKS.

Oleh karena itu, BPKS seperti buah simalakama tidak bagi rakyat Aceh, anggaran habis menjadi makanan dan proyek orang orang tertentu saja dan kelompok yang memanfaatkan anggaran belanja untuk BPKS seperti "arang habis besi binasa", ungkap Taufik.

Diharapkan kepada mereka, janganlah terus bersandiwara dengan penghargaan dan cara proses perolehannya yang sudah sangat dipahami oleh masyarakat luas. Perlu diketahui bahwa dampak ekonomi dan peningkatan hidup sama sekali tidak signifikan. 

Semua itu selama ini hanya dimanfaatkan oleh elite politik serta pejabat tertentu saja, sementara yang diberikan kepada rakyat cukup sajian kebanggan yang semu, seperti perolehan WTP dari Menteri Keuangan yang seolah-olah ini merupakan prestasi. 

 “ Padahal Rakyat tertutama Buruh TKBM Pelabuhan di Sabang sudah lapar, namun mata mereka tetap dipicingkan asal kantongnya ditebalkan, miris sekali “, pungkas Dr. Taufik Abdul Rahim SE M.Si 

(Tiopan.AP)

Keterangan Foto :

Pengamat pembangunan dari Universitas Muhammadyah Aceh, Dr Taufik Abdul Rahim SE MSi